Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. 

Besarnya potensi kekayaan alam pesisir telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan  hidup seperti kelebihan tangkap (over fishing) di sektor perikanan, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah  kerusakan akibat bencana alam seperti tsunami. Permasalahan ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (law enforcement), dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM).  

Permasalahan di pesisir di atas bila dikaji lebih lanjut memiliki akar permasalahan yang mendasar. Ada lima faktor, yaitu pertama tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, kedua konsumsi berlebihan dan penyebaran sumberdaya yang tidak merata, ketiga kelembagaan, keempat, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan kelima kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam. Beberapa hasil studi mengungkapkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir yang selama ini dijalankan bersifat sektoral dan terpilah-pilah.  Karakteristik ekosistem pesisir yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai  potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan ekosistem pesisir. Sehingga pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya pesisir serta ruang yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir atau sering disebut masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam ekosistem pesisir. Komponen terbesar dari masyarakat pesisir adalah nelayan yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlanjutan sumberdaya alam pesisir. 

Nelayan adalah orang yang melakukan penagkapan (budidaya) di laut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut. Serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan masyarakat pesisir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan mereka adalah faktor budaya dan degradasi sumberdaya.

Degradasi sumberdaya seperti rusaknya ekosistem mangrove dan perikanan sebagian diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang destruktif, aktivitas illegal lodging, alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan sawit. Berdasarkan kondisi spesifik dan kemiskinan yang seakan menjadi trade mark komunitas di pesisir, maka pemahaman lebih jauh tentang pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting. Ada empat tipe pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir, yaitu : (a) Open access  property; (b). Common property; (c). Public property; dan (d). Private property.  Masing-masing karakteristik tipe pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir ini turut menentukan bagaimana cara pengelolaan wilayah pesisir dilakukan.  

Di perairan Sulawsei masyarakat nelayan masih menganggap sumberdaya ikannya sebagai open access property sehingga nelayan dari tempat lain dibiarkan menangkap ikan.

Di Sulawesi Selatan masyarakat menganggap sumberdaya ikan, mangrove dan terumbu  karang yang ada di wilayah pesisir adalah milik pemerintah hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Pokok Perairan No. 6/1996 dengan tegas menyatakan sumberdaya alam yang ada di perairan adalah milik pemerintah. Namun dalam skala tertentu pemerintah membiarkan kelompok masyarakat pesisir untuk mengelolanya. Ada dua tantangan dalam mempraktekkan manajemen sumberdaya laut secara berkelanjutan yaitu pertama, kesadaran yang ditunjukkan oleh pelaku akan pentingnya manajemen yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak tampak pada stakeholder (termasuk aparat militer dan birokrasi daerah) di daerah. Kedua, terdapatnya kontestasi di antara semua kelompok yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pada arena kontestasi ini tampaknya masing-masing kelompok cenderung saling mengklaim hak khusus mereka terhadap sumberdaya laut dan menafikan klaim dari pihak-pihak lain. 

Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat Salah satu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah adanya partisipasi masyarakat dan desentralisasi pengelolaan. Implementasi dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola suberdaya perikananannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Ada dua komponen penting keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat adalah :  

1. Konsensus yang jelas dari tiga pelaku utama, yaitu pemerintah, masyarakat pesisir, dan peneliti (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) 
2. Pemahaman yang mendalam dari masing-masing pelaku utama akan peran dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan program pengelolaan berbasis masyarakat.  

Pengelolaan atau pembangunan berbasis masyarakat memunculkan teori baru yang menyajikan potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri, yang disebut teori pembangunan berpusat pada rakyat (people centered development). Teori ini menyatakan bahwa proses pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara, teori ini disebut sebagai Alternative Development Theory. Ada lima prinsip dasar yang penting dilaksanakan dalam pengelolaan berbasis masyarakat  yaitu :1). pemberdayaan, 2).pemerataan akses dan peluang, 3).ramah lingkungan dan lestari, 4).pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan tradisional, dan 5).kesetaraan jender.  

Dalam Implementasinya pengelolaan berbasis masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu tradisional dan neotradisonal. Pengelolaan berbasis masyarakat tradisional umumnya berdasarkan adat dan tradisi yang lazim atau telah ada di masyarakat sejak lama.  dilahirkan berdasarkan aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri ataupun difasilitasi oleh pemerintah atau LSM.  

Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem serta konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan modern dan masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan keanekaragaman hayati laut (misalnya berkurangnya daerah mangrove dan padang lamun sebagai daerah pembesaran sumberdaya perikanan, penurunan kualitas air, pencemaran dsb). 

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat terlaksana jika masyarakat lokal mampu memanfaatkan potensi alam, budaya dan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan sadar akan potensi serta kendala yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut mereka. Penyadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dapat dilaksanakan lewat lima tingkatan yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan alternatif usaha yang secara ekonomis  menguntungkan dan tidak merusak lingkungan, (2) memberi masyarakat akses terhadap informasi sumberdaya alam, pasar dan perlindungan hukum, (3) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pelestarian ekosistem pesisir/laut, (4) menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut  dan (5) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan ekosistem laut. 

Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam hal mengelola sumberdaya perikanan karena alasan administrasi. Di sisi lain, asumsi dan fakta menyatakan bahwa hanya pemerintah yang berhak menjalankan administrasi dengan otoritas dan kemampuannya. 

Model Pengelolaan Berbasis Pemerintah Dalam perkembangan selanjutnya peran institusi pemerintah dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sangat besar terutama dalam menjamin pengelolalaan sumberdaya perikanan khususnya dalam pembangunan perikanan yang dilakukan sesuai dengan permintaan dan standar internasional. Namun dalam beberapa hal institusi pemerintah mengalami kelemahan dalam mengelola sumberdaya perikanan.