APAKAH FUNGSI DOKUMEN LINGKUNGAN BAGI PARA PIHAK

Pihak yang berkepentingan dalam dokumen lingkungan adalah Pemerintah, pemrakarsa (pemilik usaha/kegiatan), dan masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut adalah, sebagai berikut :

  1. Pemerintah; berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa usaha maupun dari pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen lingkungan. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat pada dokumen AMDAL dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana usaha/kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  2. Pemrakarsa usaha/kegiatan; orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (Konsultan LH) untuk membantu dalam penyusunan dokumen lingkungan, namun tanggungjawab terhadap dokumen dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap ditangan pemrakarsa usaha/kegiatan. Pemrakarsa dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta izin lain sesuai jenis usaha/kegiatannya dan harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan. Izin PPLH dimaksud seperti Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Izin Pemanfaatan Limbah B3; Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut atau Badan Air; Izin Pembuangan Emisi; Izin Mobilisasi Alat Berat; serta Izin lain yang menyangkut Pelaksanaan Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi.

Masyarakat Yang Berkepentingan; adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam dokumen lingkungan. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dokumen lingkungan setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan. Pada dokumen lingkungan, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek kajian yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dokumen lingkungan. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Hal ini diatur dalam Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *