PPID ~ DPLH PROV. SULSEL

Tentang PPID

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik

SK PPID

Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Colorlib Template

Download SK

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Visi

“VISI : Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018

Visi DPLH Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni "Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Pengertian dari visi DPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya hukum lingkungan hidup.

Misi

Pokok Visi dari Terlindunginya fungsi lingkungan hidup :

1. Terlindunginya fungsi lingkungan hidup;
2. Tertanganinya dampak lingkungan hidup;
3. Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan; dan
4. Tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan misi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai komitmen pada stakeholder utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup..

Struktur Organisasi

Colorlib Template

Download

Untuk melakukan pengaduan mengenai Permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

LAYANAN PPID DPLH SULSEL


LAYANAN PPID SULSEL


LAYANAN BARUGA SULSEL


LAYANAN LAPOR

FORMULIR LAYANAN INFORMASI

Silahkan Download Formulir Layanan Informasi Sesuai Kebutuhan.

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI ONLINE

Pejabat PPID

Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. Andi Basbi, M.T

Plt. Kepala Dinas

Ir. Andi Sarrafah, M.Si

Sekretaris Dinas

Kartini AR, SE

Kasubag Umum, Kep. dan Hukum

Buyung Suwardi Umar, S.Si

Kasubag. Program

Daftar Informasi Publik

DAFTAR PEMOHON INFORMASI

Daftar dan Ringkasan Laporan Layanan Informasi

# Nama Pemohon Informasi Yg Diminta Alasan Waktu Daftar Status
1 LSM Kapak Sulsel
  • Permintaan dokumen DPA Tahun 2018/2019
  • Permintaan dokumen HPS
  • Permintaan dokumen Kontrak
  • Permintaan dokumen Serah terima pekerjaan
  • Permintaan Foto Dokumentasi
  • Permintaan dokumen LHP
  • Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publikk 20 Agustus 2019

    Selesai

    2 Nurul Fadli Gaffar
    (Eksplorer ID)
  • Informasi Publik Copy Izin Lingkungan dan AMDAL
  • Sebagai Dokumen Kontrol Warga Negara terhadap Penyelenggaraan Pertambangan 01 September 2020

    Selesai

    -->